Salatiga — Pemerintah Kota Salatiga mengajukan permohonan dukungan dana untuk rangkaian peringatan Hari Koperasi, Hari Jadi ke-1.276 Kota Salatiga, HUT ke-81 Kemerdekaan RI, serta kegiatan Apeksi Kota Salatiga Tahun 2026. Melalui APBD 2026, Pemerintah Kota Salatiga hanya menganggarkan kegiatan seremonial, sehingga untuk keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Dalam proposal tersebut juga dimuat rincian kebutuhan dana yang terlampir. Panitia turut memohon partisipasi dari pihak swasta dan badan usaha.
Hal tersebut tentu saja menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sejumlah pihak mempertahankan penggunaan dana daerah dan kerap mempertanyakan tindakan pemerintah yang mencari dukungan dana dari para pelaku usaha untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Langkah ini dinilai warga memaksakan diri di tengah keterbatasan APBD. Sekda Muthoin membantah pihaknya tidak mengemis dan menegaskan penggalangan dana tersebut merupakan bentuk edukasi kepedulian warga dalam wawancara Disway Jateng, Rabu (15/07). “Pemkot Salatiga tidak mengemis. Sekali lagi, kami hanya memberikan edukasi kepada warga bahwa Hari Jadi Kota Salatiga adalah hari jadinya seluruh rakyat, bukan cuma milik pemerintah,” tegas Muthoin.
Muthoin menambahkan bahwa penggalangan dana semacam ini bukan hal baru dan sudah pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, Pemkot Salatiga hanya menjalankan fungsi pelayanan untuk mewujudkan kegiatan yang dinilai strategis dan inovatif bagi masyarakat Salatiga. “Jika menuruti semua kehendak warga, biayanya sangat luar biasa dan kita tidak akan mampu. Namun, kita sudah memilah acara yang paling strategis. Kami berterima kasih kepada warga yang telah berkontribusi dan peduli,” pungkasnya. Di sisi lain, sebagian masyarakat Salatiga mengungkapkan kritikan “Mending tidak usah dirayakan saja, ngapain maksa yang gak urgent dan basic gitu. Kalau seperti ini, jadi memberikan contoh yang tidak baik ke warga… “Daripada membebani masyarakat, lebih baik apa adanya. Apalagi katanya sekarang ini efisiensi, ini harus dilaksanakan sesuai kondisi di masyarakat… . Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menarik kembali proposal yang sebelumnya telah disebarkan kepada para pelaku usaha sebagai respons atas reaksi masyarakat.
Setelah menuai kritik dari masyarakat karena dianggap kurang tepat dan keputusan untuk menarik kembali proposal, pemerintah menyatakan bahwa dana yang telah diterima akan tetap dipertanggungjawabkan secara terbuka. Keputusan menarik proposal memang merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat. Namun, langkah tersebut seharusnya tidak menjadi akhir dari tanggung jawab pemerintah. Justru, polemik ini menjadi pengingat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan direncanakan secara matang sejak awal.
Di sisi lain, masyarakat sebenarnya tidak mempermasalahkan apabila terdapat partisipasi sukarela dari dunia usaha maupun warga dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat memang penting. Akan tetapi, partisipasi tersebut harus benar-benar bersifat sukarela, transparan, dan tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang mengalihkan beban pembiayaan kegiatan yang seharusnya telah dipersiapkan melalui mekanisme anggaran resmi.
Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan anggaran publik akan selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi terbuka serta penjelasan terkait dengan pengambilan kebijakan untuk mencegah adanya kesalahpahaman dan membantu menjaga kepercayaan publik.
Penulis: Defika Widiya Hanin, Cecilia Maura Wilma Liu
Editor: Tabita Christine Setefanus
Foto: Dok. pemkotsalatiga
