Lembaga Kemahasiswaan Universitas Kristen Satya Wacana menggelar diskusi bertajuk “Kenapa Peduli dengan Kondisi Negara, Mahasiswa Bisa Apa?” di Gedung Audit Fakultas Teologi pada Rabu (5/03/2025). Acara ini menghadirkan dua akademisi UKSW, yakni Prof. Pdt. Yusak Budi Setyawan, MATS, Ph.D., Guru Besar Fakultas Teologi dan Dr. Krishna Djaya Darumurti, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum. Keduanya membahas kebijakan pemerintah dari perspektif ideologi dan hukum. Mereka ditemani oleh Ketua Umum Senat Mahasiswa UKSW, Tri Aprivander Waruwu, yang juga sebagai pembicara.
Diskusi ini menyoroti kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh kebijakan negara yang dapat dianalisis dari perspektif ideologi dan hukum. Isu efisiensi anggaran dan peran Danantara dalam pengelolaan aset negara juga turut menjadi perhatian dalam diskusi ini.
Menurut Yusak, Program MBG dari perspektif studi ideologi, dapat dikategorikan sebagai implementasi ideologi sosialisme yang menekankan peran negara dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, ketergantungan pada negara bukanlah perwujudan kemanusiaan berhikmat yang dapat melemahkan resiliensi dan kemandirian masyarakat dalam berkontribusi bagi bangsa.
“Kita harus memahami bahwa tidak ada makan siang gratis (no free lunch). Kapitalisme mengedepankan kebebasan individu dalam berkarya dan berkontribusi kepada masyarakat. Namun, dalam sistem sosialisme, negara mengambil peran dominan yang berisiko menciptakan ketergantungan rakyat dan terganggunya elemen-elemen penting dalam penyelenggaraan negara dan pemberdayaan rakyat,” katanya.
Ia menambahkan alokasi anggaran untuk MBG perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait sumber pendanaan yang sebagian dana berasal dari pajak rakyat (kelas menengah ke atas). Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai keterkaitan anggaran MBG dan Danantara.
Sementara itu, Krishna memaparkan kebijakan pemerintah dari perspektif hukum administratif. Ia mengajak mahasiswa untuk memahami peran negara dalam pengumpulan dan pengelolaan anggaran negara.
“Kita harus memahami apakah kebijakan ini dijalankan sesuai asas hukum yang berlaku, serta penerapannya telah memperhatikan prinsip efisiensi dan keadilan,” ujarnya.
Sejumlah mahasiswa tampak antusias dalam menyimak diskusi, beberapa mencatat poin-poin penting dari pemaparan pembicara. Namun, tidak semua peserta aktif menyampaikan pendapatnya dalam forum ini.
Diskusi ini semakin menarik dengan adanya aksi simbolik berupa lukisan oleh Dr. J. Budiyono, M.Sn., yang menambah dimensi artistik dalam forum ini.
Adanya diskusi ini diharapkan mendorong mahasiswa untuk lebih kritis terhadap kebijakan negara dan berkontribusi dalam pembangunan.
Penulis: Jonas Elroy Aditama & Queency Cinta
Foto: Junior Brillian Christiano Ransun
Editor: Nicola Ananda
