Komisi D Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPMU) menggelar audiensi terbuka pada Jumat (28/02/2025), pukul 10.30 WIB di Student Center, untuk membahas beberapa kebijakan kampus yang menjadi perhatian mahasiswa. Forum ini dihadiri oleh pimpinan universitas, termasuk Direktur Direktorat Kemahasiswaan (DEM), Giner Maslebu, Wakil Rektor Bidang Pengajaran, Akademik dan Kemahasiswaan (PAK), Ferdy Rondonuwu, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Perencanaan (KIP), Priyo Hari Adi, Direktur Direktorat Penjaringan Beasiswa dan CSR (DPB), Maya Rahadian Septiningtyas, serta Direktur Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan (DIK), Linda Ariany Mahastanti.
Dalam diskusi ini, mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka mengenai poin pengembangan karir dalam Kredit Keaktifan Mahasiswa (KKM), kualitas jas almamater, dan keterlambatan distribusi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
Poin Pengembangan Karir dalam KKM: Sosialisasi Masih Minim
Salah satu topik utama yang dibahas adalah penambahan poin pengembangan karir dalam KKM, yang masih menuai pertanyaan di kalangan mahasiswa. Beberapa mahasiswa mempertanyakan konsep, mekanisme pemenuhan, serta alasan kurangnya sosialiasi sebelum kebijakan ini diterapkan.
Direktur DEM, Giner Maslebu, menjelaskan poin pengembangan karir merupakan inisiatif DIK untuk membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. “Kami ingin mahasiswa memiliki CV yang baik dan sesuai standar industri, sehingga kami menyiapkan kegiatan seperti workshop pembuatan CV dan pelatihan lainnya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan sistem akademik kampus tengah diperbarui untuk mendukung digitalisasi layanan administrasi. “Mulai 2025, transkrip nilai tidak perlu diambil secara manual karena sistem akan beralih ke format digital,” jelasnya.
Ketua Senat Mahasiswa Universitas (SMU), Tri Aprivander Waruwu, menanggapi mahasiswa belum mendapatkan informasi resmi mengenai kebijakan ini dan menekankan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung bagi mereka.
Menjawab hal tersebut, Giner menegaskan kebijakan ini masih dalam tahap uji coba dan belum menjadi syarat wajib dalam sistem KKM. “Kami masih dalam tahap perancangan dan akan terus berkoordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan (LK) agar kebijakan ini diterapkan dengan baik tanpa membebani mahasiswa,” katanya.
Wakil Rektor PAK, Ferdy Rondonuwu, menambahkan tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peluang kerja lulusan UKSW. “Kami ingin memastikan mahasiswa memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja. Sehingga, forum seperti ini sangat penting agar kebijakan dapat disusun dengan lebih matang,” ujarnya.
Kualitas Jas Almamater: Evaluasi akan Dilakukan
Selain poin pengembangan karir, mahasiswa juga mempertanyakan kualitas jas almamater yang dianggap berbeda dari ekspektasi. Beberapa mahasiswa angkatan 2023 dan 2024 menyampaikan jas yang mereka terima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan ada yang merupakan stok dari angkatan sebelumnya.
Wakil Rektor KIP, Priyo Hari Adi, menegaskan jas almamater yang baru sudah mengalami peningkatan kualitas. “Proses pemilihan vendor dilakukan melalui tender dan bahan yang digunakan saat ini lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Jika ada keluhan, kami terbuka untuk evaluasi,” katanya.
Terkait perubahan desain, ia menjelaskan keputusan penggunaan kancing satu telah melalui diskusi sebelumnya. “Model jas saat ini menyesuaikan tren yang lebih banyak digunakan di dunia akademik dan profesional,” tambahnya.
Direktur DIK, Linda Ariany Mahastanti, menyampaikan kampus akan melakukan perbaikan berdasarkan masukan mahasiswa. “Kami akan mengundang perwakilan mahasiswa untuk meninjau sampel jas almamater yang telah diperbaiki oleh vendor sebelum distribusi ulang dilakukan,” jelasnya.
Mengenai pemilihan vendor, beberapa mahasiswa mempertanyakan keabsahan kerja sama dengan PT. Sritex, yang diketahui sudah berhenti beroperasi sejak Desember 2024. Priyo menjelaskan kesepakatan kerja sama dengan Sritex telah dibuat jauh sebelum perusahaan tutup, sehingga produksi jas tetap berjalan. “Untuk perbaikan dan distribusi berikutnya, proses akan dialihkan ke vendor pemenang tender kedua,” ujarnya.
Distribusi KTM Masih Berlangsung
Mahasiswa angkatan 2023 dan 2024 juga mempertanyakan keterlambatan distribusi KTM. Sebagian mahasiswa mengungkapkan angkatan 2022 bahkan sudah mendapatkan KTM kedua mereka, sementara mereka sendiri masih menunggu kartu identitas pertama mereka.
Menanggapi hal ini, Direktur DPB, Maya Rahadian Septiningtyas, menjelaskan keterlambatan disebabkan oleh upaya peningkatan fungsi KTM. “Saat ini, KTM tidak hanya digunakan sebagai kartu identitas, tetapi juga sebagai kartu debit dan alat pembayaran kuliah yang bekerja sama dengan beberapa mitra perbankan,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan proses distribusi terhambat karena adanya kendala dalam verifikasi data mahasiswa oleh pihak bank. “Kami masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan distribusi KTM secepatnya,” tambahnya.
Mahasiswa Harapkan Transparansi dan Evaluasi Berkelanjutan
Audiensi terbuka ini menjadi forum penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mendapatkan kejelasan dari pihak kampus. Mahasiswa berharap agar kebijakan yang memengaruhi mereka dapat dikomunikasikan lebih transparan dan melibatkan lebih banyak pihak sebelum diterapkan.
Forum ini juga menunjukkan adanya kesepakatan antara mahasiswa dan pihak kampus untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada, terutama terkait KKM, distribusi KTM, dan kualitas jas almamater.
Dengan adanya dialog terbuka ini, diharapkan komunikasi antara mahasiswa dan kampus dapat semakin baik, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
Reporter: Nicola Ananda, Queency Cinta
Penulis: Nicola Ananda, Queency Cinta
Editor: Michael Alexander Budiman
Foto: Jonas Elroy
