Jakarta — Ratusan massa turun ke jalan dalam aksi demonstrasi menolak kebangkitan kembali dwifungsi TNI pada Kamis (20/03/2025) dari pukul 15.00 – 17.00 WIB di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan reformasi. Massa aksi terdiri dari mahasiswa, aktivis, dan masyarakat yang peduli terhadap isu reformasi militer.
Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan “Tolak Dwifungsi TNI 2.0” serta “Kembalikan TNI ke Barak.”
Salah satu peserta aksi, mengenakan pakaian serba hitam dan memegang payung, membawa poster bergambar seorang pria berseragam dengan senjata teracung. Poster tersebut juga bertuliskan, “Rakyat butuh tentara yang profesional, bukan profesional yang bersenjata.”
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Para peserta secara bergantian menyampaikan orasi, menekankan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga pertahanan negara, bukan terlibat dalam urusan sipil. Massa aksi menegaskan reformasi 1998 telah menghapus dwifungsi TNI dan menolak segala bentuk kebijakan yang dapat mengembalikannya.
Revisi UU TNI yang saat ini dibahas di DPR dianggap kontroversial karena membuka peluang bagi perwira aktif untuk menempati jabatan sipil tanpa perlu pensiun terlebih dahulu. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa militer dapat kembali memiliki peran dominan dalam pemerintahan, seperti pada Orde Baru. Massa aksi menegaskan dukungan terhadap profesionalisme TNI dalam bidang pertahanan, tetapi menolak keterlibatan mereka dalam politik dan birokrasi.
Demonstrasi ini menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan demokrasi dan reformasi di Indonesia. Hingga sore hari, aksi berlangsung tertib tanpa adanya bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.
Penulis & Foto: Jonas Elroy
Editor: Nicola Ananda
